Pengadaan Kepegawaian Diatur Dalam Pp

Aug 07, 2021

031. kep kbkn 11 2002

  1. kep kbkn 11 2002

PENGADAAN PEGAWAI NEGERI SIPIL Peraturan Pemerintah …

PENGADAAN PEGAWAI NEGERI SIPIL Peraturan Pemerintah …

Peraturan Pemerintah Nomor-11-tahun-2017-Manajemen-PNS

Peraturan Pemerintah Nomor-11-tahun-2017-Manajemen-PNS

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 98 TAHUN 2000 TENTANG PENGADAAN  PEGAWAI NEGERI SIPIL PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 98 TAHUN 2000 TENTANG PENGADAAN PEGAWAI NEGERI SIPIL PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ISALINAN I

ISALINAN I

Peraturan Pemerintah Nomor-11-tahun-2017-Manajemen-PNS

Peraturan Pemerintah Nomor-11-tahun-2017-Manajemen-PNS

PP No. 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil

PP No. 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil

Untitled

Untitled

Peraturan Pemerintah Nomor-11-tahun-2017-Manajemen-PNS

Peraturan Pemerintah Nomor-11-tahun-2017-Manajemen-PNS

PENGADAAN PEGAWAI NEGRI SIPIL PNS ANGGOTA KELOMPOK IKHWAN

PENGADAAN PEGAWAI NEGRI SIPIL PNS ANGGOTA KELOMPOK IKHWAN

SISTEM PENGADAAN PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG EFEKTIF

SISTEM PENGADAAN PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG EFEKTIF

1 LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH PERATURAN KEPALA  LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH NOMOR:

1 LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH PERATURAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH NOMOR:

DISTRIBUSI II PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA NOMOR 9 TAHUN 2012  TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN CALON PEGAWAI

DISTRIBUSI II PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA NOMOR 9 TAHUN 2012 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN CALON PEGAWAI

PP No. 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil

PP No. 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi -  Pengadaan PNS Bukan Lagi Monopoli PPK

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi - Pengadaan PNS Bukan Lagi Monopoli PPK

Pengadaan pegawai negeri sipil (pns) - ppt download

Pengadaan pegawai negeri sipil (pns) - ppt download

Documents

Documents

ÿþM i c r o s o f t W o r d - K e p p r e s 0 0 5 1 9 9 6

ÿþM i c r o s o f t W o r d - K e p p r e s 0 0 5 1 9 9 6

Peraturan bkn tentang pemberkasan

Peraturan bkn tentang pemberkasan

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi -  Pelajari Ketentuan Disiplin PNS Terbaru Melalui PP No. 94/2021

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi - Pelajari Ketentuan Disiplin PNS Terbaru Melalui PP No. 94/2021

KEDUDUKAN PA, KPA, PPK, PEJABAT PENGADAAN DAN PPTK DALAM PENGADAAN  BARANG/JASA

KEDUDUKAN PA, KPA, PPK, PEJABAT PENGADAAN DAN PPTK DALAM PENGADAAN BARANG/JASA

RANCANGAN

RANCANGAN

ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN AZAZAZAZ DAN RUANG LINGKUP PEMBINAAN PEGAWAI

ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN AZAZAZAZ DAN RUANG LINGKUP PEMBINAAN PEGAWAI

NOMOR . t4 TAHUN 2018

NOMOR . t4 TAHUN 2018

BAB 1 KEWENANGAN DAERAH DI BIDANG KEPEGAWAIAN

BAB 1 KEWENANGAN DAERAH DI BIDANG KEPEGAWAIAN

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 16 TAHUN 2018 TENTANG PENGADAAN  BARANG/JASA PEMERINTAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAFI

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 16 TAHUN 2018 TENTANG PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAFI

Top PDF P PENGADAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL B - 123dok.com

Top PDF P PENGADAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL B - 123dok.com

KD 3.5 Menerpkan Prosedur Pengadaan pegawaiGURU | PDF

KD 3.5 Menerpkan Prosedur Pengadaan pegawaiGURU | PDF

kompetensi Pegawai Negeri Sipil, perlu mengubah

kompetensi Pegawai Negeri Sipil, perlu mengubah

Perpres 98 tahun 2020 tentang Gaji dan Tunjangan PPPK | Jogloabang

Perpres 98 tahun 2020 tentang Gaji dan Tunjangan PPPK | Jogloabang

Bimtek Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang dan Jasa Di Desa

Bimtek Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang dan Jasa Di Desa

PEGAWIIIU DATI PIS

PEGAWIIIU DATI PIS

Pemkot Mojokerto Gelar Pelatihan Dan Uji Sertifikasi Pengadaan Barang Serta  Jasa

Pemkot Mojokerto Gelar Pelatihan Dan Uji Sertifikasi Pengadaan Barang Serta Jasa

Ramai soal Pengadaan CPNS 2022, Akankah Ditiadakan? Halaman all - Kompas.com

Ramai soal Pengadaan CPNS 2022, Akankah Ditiadakan? Halaman all - Kompas.com

PP 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS | Jogloabang

PP 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS | Jogloabang

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 48 TAHUN 2005 TENTANG  PENGANGKATAN TENAGA HONORER MENJADI CALON PEGAWAI NEGER

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 48 TAHUN 2005 TENTANG PENGANGKATAN TENAGA HONORER MENJADI CALON PEGAWAI NEGER

Berita - PNS Perlu Perhatikan PP Tentang Manajemen PNS

Berita - PNS Perlu Perhatikan PP Tentang Manajemen PNS

HAK DAN KEWAJIBAN PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) DALAM PERSPEKTIF HUKUM  KEPEGAWAIAN

HAK DAN KEWAJIBAN PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) DALAM PERSPEKTIF HUKUM KEPEGAWAIAN

MENTERI NEGARA AGRARIA/

MENTERI NEGARA AGRARIA/

Bimtek Manajemen Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan PP No 17 Tahun 2020

Bimtek Manajemen Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan PP No 17 Tahun 2020

Untitled

Untitled

Oleh : Fitria, S.H., M.H. ABSTRAK Prinsip, konsepsi, doktrin hukum serta  isi kaedah hukum yang berhubungan dengan Kebijakan Kepa

Oleh : Fitria, S.H., M.H. ABSTRAK Prinsip, konsepsi, doktrin hukum serta isi kaedah hukum yang berhubungan dengan Kebijakan Kepa

Untitled

Untitled

Untitled

Untitled

Untitled

Untitled

Wali Kota Banda Aceh Himbau ASN Dan Non PNS Beserta Keluarganya Tidak  Bepergian Ke Luar Daerah - Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya  Manusia Kota Banda Aceh

Wali Kota Banda Aceh Himbau ASN Dan Non PNS Beserta Keluarganya Tidak Bepergian Ke Luar Daerah - Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Banda Aceh

Sering Salah Arti, Ini Beda antara PNS dan ASN Halaman all - Kompas.com

Sering Salah Arti, Ini Beda antara PNS dan ASN Halaman all - Kompas.com

ISSN : 1978-6697 1 MEKANISME PENINJAUAN MASA KERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL  GURU (STUDI DI WILAYAH KERJA KANTOR REGIONAL I BADAN KEP

ISSN : 1978-6697 1 MEKANISME PENINJAUAN MASA KERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL GURU (STUDI DI WILAYAH KERJA KANTOR REGIONAL I BADAN KEP

PP 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil | Jogloabang

PP 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil | Jogloabang

Daftar Pelamar Yang Lolos Test Seleksi Administrasi Pegawai Pemerintah Non  Pegawai Negeri (PPNPN) dan Jadwal Test Pada Pengadilan Tata Usaha Negara  Jakarta Tahun Anggaran 2021 | Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta

Daftar Pelamar Yang Lolos Test Seleksi Administrasi Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) dan Jadwal Test Pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Tahun Anggaran 2021 | Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta

Promosi Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural Di Badan Kepegawaian  Daerah Kota Ternate Hidayat Fatum Femmy. M. G. Tulusa

Promosi Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural Di Badan Kepegawaian Daerah Kota Ternate Hidayat Fatum Femmy. M. G. Tulusa

PPTK dan Jabatan Struktural - Optimalisasi Pemerintahan demi Memajukan  Bangsa

PPTK dan Jabatan Struktural - Optimalisasi Pemerintahan demi Memajukan Bangsa

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 16 TAHUN 2018 TENTANG PENGADAAN  BARANG/JASA PEMERINTAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAFI

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 16 TAHUN 2018 TENTANG PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAFI

Top PDF P PENGADAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL B - 123dok.com

Top PDF P PENGADAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL B - 123dok.com

Menilik Pengadaan PPPK dalam Manajemen ASN

Menilik Pengadaan PPPK dalam Manajemen ASN

S E K R E T A R I A T D A E R A H

S E K R E T A R I A T D A E R A H

PENGADAAN PEGAWAI NEGERI SIPIL Peraturan Pemerintah …

PENGADAAN PEGAWAI NEGERI SIPIL Peraturan Pemerintah …

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 43 TAHUN 2007 TENTANG  PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 48 TAHUN 2005 TENT

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 43 TAHUN 2007 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 48 TAHUN 2005 TENT

Rekrutmen Tenaga Kerja Kontrak Bagian Pengadaan Barang dan Jasa

Rekrutmen Tenaga Kerja Kontrak Bagian Pengadaan Barang dan Jasa

Pengelolaan Keuangan Daerah Menurut PP No 12 Tahun 2019 Perspektif Pengadaan  Barang-Jasa dan Siklus Keuangan Lainnya – Badan Pengelola Keuangan dan Aset  Daerah (BPKAD)

Pengelolaan Keuangan Daerah Menurut PP No 12 Tahun 2019 Perspektif Pengadaan Barang-Jasa dan Siklus Keuangan Lainnya – Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD)

Untuk memenuhi kekurangan guru… - Kanreg X BKN Denpasar | Facebook

Untuk memenuhi kekurangan guru… - Kanreg X BKN Denpasar | Facebook

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 16 TAHUN 2018 TENTANG PENGADAAN  BARANG/JASA PEMERINTAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAFI

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 16 TAHUN 2018 TENTANG PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAFI

SBM 2021 – 39. Satuan Biaya Pengadaan Pakaian Dinas – Change Starts With You

SBM 2021 – 39. Satuan Biaya Pengadaan Pakaian Dinas – Change Starts With You

Bimtek Perpres Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Pengadaan Barang Jasa Pemerintah  - LPPSDM

Bimtek Perpres Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Pengadaan Barang Jasa Pemerintah - LPPSDM

Pengadaan Pegawai Negeri Sipil Menurut Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2014  Tentang Aparatur Sipil Negara di Kabupaten Bekasi - Repository Universitas  Jenderal Soedirman

Pengadaan Pegawai Negeri Sipil Menurut Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara di Kabupaten Bekasi - Repository Universitas Jenderal Soedirman

Evaluasi Kebijakan Publik

Evaluasi Kebijakan Publik

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 16 TAHUN 2018 TENTANG PENGADAAN  BARANG/JASA PEMERINTAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAFI

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 16 TAHUN 2018 TENTANG PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAFI

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGADAAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA  (PPPK) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGADAAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA (PPPK) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG

BAB I PENDAHULUAN

BAB I PENDAHULUAN

BKN Keluarkan Surat tentang Pengadaan CPNS dan PPPK Non-Guru 2021, Apa  Isinya? Halaman all - Kompas.com

BKN Keluarkan Surat tentang Pengadaan CPNS dan PPPK Non-Guru 2021, Apa Isinya? Halaman all - Kompas.com

Pengadaan ASN PPPK Menurut PP Nomor 49 Tahun 2018

Pengadaan ASN PPPK Menurut PP Nomor 49 Tahun 2018

Top PDF P PENGADAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL B - 123dok.com

Top PDF P PENGADAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL B - 123dok.com

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara

Bimtek PP No 17 Tahun 2020 Tentang Manajemen PNS ( Pegawai Negeri Sipil ) -  Pusdiklat LSMAP

Bimtek PP No 17 Tahun 2020 Tentang Manajemen PNS ( Pegawai Negeri Sipil ) - Pusdiklat LSMAP

PELAKSANAAN HAK DAN KEWAJIBAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL BERDASARKAN  UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 2014 TENTANG POKOK-POKOK KEPE

PELAKSANAAN HAK DAN KEWAJIBAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 2014 TENTANG POKOK-POKOK KEPE

Untitled

Untitled

Perpres 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah -  Optimalisasi Pemerintahan demi Memajukan Bangsa

Perpres 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah - Optimalisasi Pemerintahan demi Memajukan Bangsa

Pedoman Umum Pengadaaan Barang dan Jasa

Pedoman Umum Pengadaaan Barang dan Jasa

PDF) JENIS KENAIKAN PANGKAT PEGAWAI NEGERI SIPIL

PDF) JENIS KENAIKAN PANGKAT PEGAWAI NEGERI SIPIL

PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR  34/PERMEN-KP/2013 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN CALON

PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 34/PERMEN-KP/2013 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN CALON

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 54 TAHUN 2010 TENTANG PENGADAAN  BARANG/JASA PEMERINTAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 54 TAHUN 2010 TENTANG PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG

InfoPublik - PNS Punya Kesempatan untuk Mengembangkan Kompetensi

InfoPublik - PNS Punya Kesempatan untuk Mengembangkan Kompetensi

KELAS : A2

KELAS : A2

Untitled

Untitled

SELEKSI PENERIMAAN PEGAWAI PEMERINTAH NON PEGAWAI NEGERI (PPNPN) PADA  PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SERANG

SELEKSI PENERIMAAN PEGAWAI PEMERINTAH NON PEGAWAI NEGERI (PPNPN) PADA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SERANG

Materi Bimtek Kepegawaian TA 2019 | Mitra Manajemen Daerah

Materi Bimtek Kepegawaian TA 2019 | Mitra Manajemen Daerah

Untitled

Untitled

1 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 48 TAHUN 2005 TENTANG  PENGANGKATAN TENAGA HONORER MENJADI PEGAWAI NEGERI SIPIL D

1 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 48 TAHUN 2005 TENTANG PENGANGKATAN TENAGA HONORER MENJADI PEGAWAI NEGERI SIPIL D

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 16 TAHUN 2018 TENTANG PENGADAAN  BARANG/JASA PEMERINTAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAFI

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 16 TAHUN 2018 TENTANG PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAFI

ASN harus tetap produktif dalam tatanan normal baru - tjahjokumolo

ASN harus tetap produktif dalam tatanan normal baru - tjahjokumolo

MENTERIPERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA KEPUTUSAN MENTER! PERHUBUNGAN  REPUBLIK INDONESIA NOMOR KM 113 TAHUN 2021 TENT ANG KODE ETI

MENTERIPERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA KEPUTUSAN MENTER! PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR KM 113 TAHUN 2021 TENT ANG KODE ETI

1"'.

1"'.

DAMPAK SOSIAL PANDEMI COVID 19 PADA PEKERJAAN SEKTOR PUBLIK

DAMPAK SOSIAL PANDEMI COVID 19 PADA PEKERJAAN SEKTOR PUBLIK

KEDUDUKAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA SEBAGAI LEMBAGA PENGELOLA KEPEGAWAIAN  MENURUT UNDANG – UNDANG NOMOR 5 TAHUN 2014 TENTANG AP

KEDUDUKAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA SEBAGAI LEMBAGA PENGELOLA KEPEGAWAIAN MENURUT UNDANG – UNDANG NOMOR 5 TAHUN 2014 TENTANG AP

KEDUDUKAN TENAGA HONORER BERDASARKAN UNDANG- UNDANG NOMOR 5 TAHUN 2014 THE  POSITION OF TEMPORARY LABOUR BASED ON ACT NUMBER 5 OF

KEDUDUKAN TENAGA HONORER BERDASARKAN UNDANG- UNDANG NOMOR 5 TAHUN 2014 THE POSITION OF TEMPORARY LABOUR BASED ON ACT NUMBER 5 OF

SISTEM REKRUTMEN PEGAWAI BERBASIS KOMPETENSI: ANALISIS PERSPEKTIF  PENGANGKATAN PTT MENJADI CPNS COMPETENCY-BASED EMPLOYEE RECRUI

SISTEM REKRUTMEN PEGAWAI BERBASIS KOMPETENSI: ANALISIS PERSPEKTIF PENGANGKATAN PTT MENJADI CPNS COMPETENCY-BASED EMPLOYEE RECRUI

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 40 TAHUN 1994 TENTANG RUMAH  NEGARA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. bah

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 40 TAHUN 1994 TENTANG RUMAH NEGARA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. bah

KKP | Kementerian Kelautan dan Perikanan

KKP | Kementerian Kelautan dan Perikanan

UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1974 TENTANG POKOK-POKOK KEPEGAWAIAN DENGAN  RAHMAT TUHAN YANG MAHAESA Presiden Republik Indonesia,

UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1974 TENTANG POKOK-POKOK KEPEGAWAIAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHAESA Presiden Republik Indonesia,

Tinggi Badan 175 Makam Selaparang Suatu Ekosistem Terdiri Dari Semua Kolam Renang Kendedes Contoh Kalimat Bahasa Arab Tentang Sekolah Soal Soal Uas Fisika Kelas X Sukulen Jenis Cara Menggunakan Aplikasi Macromedia Flash 8 Pantai Maluk Ukuran Ubin Keramik

Lampu Sen Vixion

Border Pada Word